Tulisan ini terinspirasi dari cerita-cerita para perempuan pekerja perdamaian yang hadir dalam konferensi secara online pada tanggal 2 April 2020, yang diselenggarakan oleh International Civil Society Network (ICAN). Konferensi selama tiga jam melalui media Zoom ini (selanjutnya disebut konferensi ICAN) dihadiri oleh para perempuan agent perdamaian dari berbagai negara diantaranya adalah Afghanistan, Pakistan, Srilanka, Kashmir, Jordania, Tunisia, Uganda, Kenya, Cameroon, Maldives, Indonesia dan sebagainya. Total peserta ada 30 orang, yang kesemuanya merupakan anggota ICAN, saya adalah satu-satunya yang mewakili Indonesia maupun Asia Tenggara. Untuk mendapatkan kedalaman data, saya juga menambahkan data-data dari media, jurnal dan laporan-laporan yang ditulis oleh pihak lain untuk melengkapi data-data dan sekaligus mendetilkan dengan narasi-narasi yang pernah dirilis oleh media-media populer.
Cerita perempuan di wilayah konflik Palestina sepertinya menarik menjadi pembuka tulisan, dengan membaca situasi lock down dari kaca mata perempuan. Berikut ceritanya.
"Saya tidak pernah membayangkan dalam hidup saya bahwa akan ada suatu hari dimana saya melihat Polisi Palestina memaksa orang-orang Palestina di desa dan di kota untuk tidak keluar rumah pada jam-jam tertentu. Saya cukup tua untuk mengingat bahwa biasanya yang melakukan itu adalah Polisi Israel mengumumkan pembatasan jam, khususnya selama Intifada Pertama " (Siham Rishmawi, 63 tahun, seorang ibu dari Palestina dari Beit Sahur, Bethlehem Selatan. Intifada yaitu rangkaian protes rakyat Palestina kepada Israel yang melakukan pendudukan di wilayah the West Bank and Gaza
Penyataan dari Rishmawi yang dikutip oleh the Jerusalem Post (jpost.com), pada tanggal 12 Maret 2020 adalah pemandangan tidak lazim di Palestina sebagai konsekuensi dari kebijakan Lock Down yang diberlakukan oleh pemerintah Palestina untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Lucy Talgieh, seorang aktifis perdamaian dari Palestina juga menceritakan hal yang sama pada saat pertemuan konferensi ICAN.
Lucy menambahkan bahwa kebijakan Lock Down dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Palestina, menimbulkan dampak yang serius bagi perempuan, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal. Menurutnya, perempuan harus memikul beban double dengan penyebaran virus ini, karena mereka yang biasanya merawat anggota keluarga yang sakit. Padahal disisi lain, mereka juga dibebani untuk mencari uang. Dalam kebijakan Lock down, semua tempat-tempat berpotensi menjadi tempat berkumpul misalnya gereja, masjid, gedung perkawinan, restoran, kafe, ditutup untuk menghentikan rantai penyebaran. Check points (tempat pemeriksaan) dibangun di mana-mana di kota Bethelhem untuk mengontrol mobilitas orang.
Kondisi serupa juga ditemui di negara-negara seperti Jordan, Srilanka, Afghanistan, Tunisia, India, Kenya, Cameroon, Uganda dan tentu saja yang sudah duluan melakukan Lock down adalah China, Itali, Spanyol, Maldives, Irlandia. Visaka Dharmadasa, Pendiri Asosiasi Perempuan Penyintas dan keluarga orang yang hilang di Srilanka, juga membenarkan bahwa lock down, membuat orang para pekerja informal perempuan kehilangan rantai ekonomi mereka, bahkan dikatakan oleh Visaka bahwa kekerasan domestik mulai bermunculan di saat orang dalam kondisi stress dan terkurung di dalam rumah. Negara kecil seperti Maldives juga mengalami dampak yang sangat serius dari Covid 19, apalagi negeri yang berisi pantai ini menggantungkan hidup mereka dari import dan pariwisata.
Di Afghanistan, menurut tuturan Humaira, dokter perempuan dan juga aktifis, pemerintah Afghanistan telah berupaya sangat keras, tetapi banyak pasien positif tidak bisa tertangani dengan maksimal karena terbatasnya akses medis. Apalagi kondisi Afghanistan yang mengalami konflik berkepanjangan tentu saja membuat situasi semakin buruk. Kemiskinan yang mendera dan sulitnya mendapatkan pekerjaan juga faktor yang memperburuk situasi hidup di bawah Pandemic Covid 10. Perempuan lebih banyak melakukan unpaid work karena peran gender yang dikonstruksi oleh masyarakat sebagai care giver (seseorang dalam keluarga yang melakukan peran melayani anggota keluarga) atau care taker (orang yang diminta untuk melakukan pekerjaan melayani).
Tulisan ini ingin melihat bagaimana perempuan di berbagai sektor terdampak oleh Pandemic Covid 19, khususnya perempuan di sektor informal yang bergantung pada income harian. Penulis juga tertarik melihat mulai meningkatnya kekeraasan dalam rumah tangga seiring dengan diberlakukannya lock down atau isolasi diri. Di bagian akhir tulisan, akan ada analisis mengapa perempuan begitu rentan terdampak dalam Pandemic Covid 19? Bagaimana para perempuan agent perdamaian melakukan respon di tengah krisis ini?
Perempuan di Sektor Informal; Tak Bergaji, Tak Terlindungi
4.1 Juta pekerja industri Garmen di Bangladesh dalam kondisi kritis saat ini. Meskipun pemerintah Bangladesh tidak mengumumkan lock down, tetapi banyak order dari perusahaan fashion global yang dibatalkan dan ditunda kontrak karena krisis Korona, seperti yang dilaporkan oleh Pusat Study Hak Buruh Global dan Konsosium Hak-Hak Pekerja (WRS). Mayoritas pekerja adalah perempuan yang sebagian besar dari mereka adalah pencari nafkah utama.
Meskipun pemerintah Bangladesh tidak pernah mengumumkan secara tegas kebijakan lock down, tetapi secara perlahan semua pabrik-pabrik garmen, textil dan sepatu mengumumkan tutup. Negara-negara di mana pabrik-pabrik bekerja seperti China, Vietnam, Indonesia, India, juga merasakan dampak yang tidak jauh berbeda.
Chul Sreymom, pekerja di Pabrik Sangwoo, Phnom Penh Kamboja, sudah lama bekerja di pabrik fashion merek ternama. Chul melihat ada 60 teman-temannya telah dirumahkan, padahal mereka pencari nafkah di keluarganya. Dia takut giliran dia yang berikutnya. " Saya tidak tahu mau kerja apa, bekerja di perusahaan garmen sudah dilakukan seumur hidupnya," kata perempuan berumus 40 tahun ini kepada Nikkei Asian Review.
Di Indonesia sendiri sekitar 3 Juta buruh terdampak secara serius akibat kebijakan pembatasan sosial . Seperti yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia (cnbcindonesia.com) bahwa sudah banyak buruh dirumahkan karena alasan pengurangan produksi. KSPI sudah memprediksikan bahwa akan ada PHK besar-besaran dalam dua bulan ke depan karena ketersediaan bahan baku untk industri manufaktur mulai menipis, khususnya bahan baku impor dari negara-negara yang terdampak Corona. Selain itu, pelemahan rupiah terhadap dollaar juga berpengaruh pada gulung tikarnya industri.
Tidak hanya di industri garmen yang terdampak, perempuan pekerja informal, seperti penjual sayur, ikan, dan bahan makanan sehari-hari yang biasanya ada di pasar juga akan kehilangan rantai ekonomi mereka secara pelan tapi pasti. India yang memberlakukan lock down selama 21 hari, sangat berdampak pada pekerja harian yang kebanyakan imigran. Bukan saja menutup bisnis yang bukan esensial, tetapi juga tempat-tempat berkumpul seperti sekolah, tempat ibadah, kafe, restoran, termasuk pasar tradisional juga dinyatakan tutup. Para petugas keamanan tidak sungkan-sungkan melakukan pemukulan dan tindakan paksa lainnya kepada pada pedagang yang masih berusaha beraktifitas di pasar-pasar.
Para perempuan pedagang sayur di India harus berjalan door to door ke pelanggan mereka untuk bisa tetap menghasilkan uang yang cukup. Dibandingkan dengan berdagang di pasar, tentu saja door to door menguras extra waktu dan energi bagi perempuan, sehingga semakin lama dia berada di luar rumah.
Kebijakan tutup sekolah di Indonesia juga berdampak pada pedagang kecil yang biasanya berjualan di sekolah. Nurni, ibu yang bekerja di salah satu kantin SD di Rawamangun. Karena sekolah libur, dia juga diliburkan tetapi tidak mendapat upah. Padahal, jika dia bekerja, dia mendapatkan upah Rp 60.000 per hari. Saat ini, dia tinggal bersama anaknya, tetapi anaknya tidak bekerja lagi, suaminya merantau di Pekan Baru tanpa ada kabar. (kompas.id)
Bahkan bagi Humaira dari Kashmir, yang masih mengalami konflik, menemukan kelompok trans gender, minoritas lainnya mulai kehilangan pekerjaan mereka karena pembatasan keluar rumah. Bukan saja kehilangan pekerjaan, kelompok ini juga semakin rentan karena status sosial mereka yang di mata publik juga kurang mendapatkan perhatian. Mereka dianggap kelompok devian sehingga memungkinkan mendapatkan diskriminasi pada kondisi saat ini.
Perempuan di sektor formal yang paling rawan terdampak adalah sektor kesehatan. WHO melaporkan ada 70% tenaga medis di dunia ini adalah perempuan. Sayangnya dalam laporan Human Resources for Health Observer Series No. 24 yang berjudul "Delivered by Women, Led by Men, A Gender and Equity Analysis of the Global Health and Social Workforce' menekankan bahwa Global health is delivered by women and led by men, and that is neither fair nor smart (kesehatan global itu dikerjakan oleh perempuan, dipimpin oleh laki-laki. Ini sangat tidak fair ataupun cerdas).
Dalam kenyataannya, meskipun jumlah perempuan lebih banyak, mereka menempati posisi bawah dan digaji rendah, rentan diskriminasi dan kekerasan. Mereka juga rentan perlindungan pada kesehatan reproduksinya. Apalagi dalam pekerjaan yang sangat rapid selama penanganan kasus di RS, banyak pekerja medis tidak diperkenankan pulang karena untuk pencegahan penularan, sehingga sudah pasti kalau mereka membutuhkan pembalut higienis saat menstruasi.
Tulisan ini ingin melihat bagaimana perempuan di berbagai sektor terdampak oleh Pandemic Covid 19, khususnya perempuan di sektor informal yang bergantung pada income harian. Penulis juga tertarik melihat mulai meningkatnya kekeraasan dalam rumah tangga seiring dengan diberlakukannya lock down atau isolasi diri. Di bagian akhir tulisan, akan ada analisis mengapa perempuan begitu rentan terdampak dalam Pandemic Covid 19? Bagaimana para perempuan agent perdamaian melakukan respon di tengah krisis ini?
Perempuan di Sektor Informal; Tak Bergaji, Tak Terlindungi
4.1 Juta pekerja industri Garmen di Bangladesh dalam kondisi kritis saat ini. Meskipun pemerintah Bangladesh tidak mengumumkan lock down, tetapi banyak order dari perusahaan fashion global yang dibatalkan dan ditunda kontrak karena krisis Korona, seperti yang dilaporkan oleh Pusat Study Hak Buruh Global dan Konsosium Hak-Hak Pekerja (WRS). Mayoritas pekerja adalah perempuan yang sebagian besar dari mereka adalah pencari nafkah utama.
Meskipun pemerintah Bangladesh tidak pernah mengumumkan secara tegas kebijakan lock down, tetapi secara perlahan semua pabrik-pabrik garmen, textil dan sepatu mengumumkan tutup. Negara-negara di mana pabrik-pabrik bekerja seperti China, Vietnam, Indonesia, India, juga merasakan dampak yang tidak jauh berbeda.
Chul Sreymom, pekerja di Pabrik Sangwoo, Phnom Penh Kamboja, sudah lama bekerja di pabrik fashion merek ternama. Chul melihat ada 60 teman-temannya telah dirumahkan, padahal mereka pencari nafkah di keluarganya. Dia takut giliran dia yang berikutnya. " Saya tidak tahu mau kerja apa, bekerja di perusahaan garmen sudah dilakukan seumur hidupnya," kata perempuan berumus 40 tahun ini kepada Nikkei Asian Review.
Di Indonesia sendiri sekitar 3 Juta buruh terdampak secara serius akibat kebijakan pembatasan sosial . Seperti yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia (cnbcindonesia.com) bahwa sudah banyak buruh dirumahkan karena alasan pengurangan produksi. KSPI sudah memprediksikan bahwa akan ada PHK besar-besaran dalam dua bulan ke depan karena ketersediaan bahan baku untk industri manufaktur mulai menipis, khususnya bahan baku impor dari negara-negara yang terdampak Corona. Selain itu, pelemahan rupiah terhadap dollaar juga berpengaruh pada gulung tikarnya industri.
Tidak hanya di industri garmen yang terdampak, perempuan pekerja informal, seperti penjual sayur, ikan, dan bahan makanan sehari-hari yang biasanya ada di pasar juga akan kehilangan rantai ekonomi mereka secara pelan tapi pasti. India yang memberlakukan lock down selama 21 hari, sangat berdampak pada pekerja harian yang kebanyakan imigran. Bukan saja menutup bisnis yang bukan esensial, tetapi juga tempat-tempat berkumpul seperti sekolah, tempat ibadah, kafe, restoran, termasuk pasar tradisional juga dinyatakan tutup. Para petugas keamanan tidak sungkan-sungkan melakukan pemukulan dan tindakan paksa lainnya kepada pada pedagang yang masih berusaha beraktifitas di pasar-pasar.
Para perempuan pedagang sayur di India harus berjalan door to door ke pelanggan mereka untuk bisa tetap menghasilkan uang yang cukup. Dibandingkan dengan berdagang di pasar, tentu saja door to door menguras extra waktu dan energi bagi perempuan, sehingga semakin lama dia berada di luar rumah.
Kebijakan tutup sekolah di Indonesia juga berdampak pada pedagang kecil yang biasanya berjualan di sekolah. Nurni, ibu yang bekerja di salah satu kantin SD di Rawamangun. Karena sekolah libur, dia juga diliburkan tetapi tidak mendapat upah. Padahal, jika dia bekerja, dia mendapatkan upah Rp 60.000 per hari. Saat ini, dia tinggal bersama anaknya, tetapi anaknya tidak bekerja lagi, suaminya merantau di Pekan Baru tanpa ada kabar. (kompas.id)
Bahkan bagi Humaira dari Kashmir, yang masih mengalami konflik, menemukan kelompok trans gender, minoritas lainnya mulai kehilangan pekerjaan mereka karena pembatasan keluar rumah. Bukan saja kehilangan pekerjaan, kelompok ini juga semakin rentan karena status sosial mereka yang di mata publik juga kurang mendapatkan perhatian. Mereka dianggap kelompok devian sehingga memungkinkan mendapatkan diskriminasi pada kondisi saat ini.
Perempuan di sektor formal yang paling rawan terdampak adalah sektor kesehatan. WHO melaporkan ada 70% tenaga medis di dunia ini adalah perempuan. Sayangnya dalam laporan Human Resources for Health Observer Series No. 24 yang berjudul "Delivered by Women, Led by Men, A Gender and Equity Analysis of the Global Health and Social Workforce' menekankan bahwa Global health is delivered by women and led by men, and that is neither fair nor smart (kesehatan global itu dikerjakan oleh perempuan, dipimpin oleh laki-laki. Ini sangat tidak fair ataupun cerdas).
Dalam kenyataannya, meskipun jumlah perempuan lebih banyak, mereka menempati posisi bawah dan digaji rendah, rentan diskriminasi dan kekerasan. Mereka juga rentan perlindungan pada kesehatan reproduksinya. Apalagi dalam pekerjaan yang sangat rapid selama penanganan kasus di RS, banyak pekerja medis tidak diperkenankan pulang karena untuk pencegahan penularan, sehingga sudah pasti kalau mereka membutuhkan pembalut higienis saat menstruasi.
Lock Down: KDRT Meroket
29 Maret 2020 pukul 22.20 waktu Jordania, sebuah video durasi 20 menit diunggah akun bernama @NadeenMadhoun, menceritakan perempuan bernama Eman Al-Khateeb, 36 tahun, telah bercerai dengan suaminya, diusir dari rumah oleh kakak dan ibunya karena tidak kontribusi uang. Dia pergi membawa anak laki-lakinya berusia 13 tahun dari rumahnya. Mantan suami Khateeb hidup di luar negeri dan tidak membayar uang perceraian yang ditentukan oleh pengadilan. Khateeb mengatakan dalam videonya agar perempuan yang mengalami nasib seperti dia harus berani bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. (disarikan dari thenational.ae dan albawaba.com).
Kisah Khateeb bukanlah yang pertama terjadi di Jordania. Surat kabar The National telah melaporkan bahwa pada tahun 2018, ada 11.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan. Pada tahun 2019, ada 20 perempuan dibunuh karena masalah keluarga. Dalam kondisi lock down saat ini, kasus kekerasan domestik akan semakin sulit untuk dijangkau. Salma Al Nemes, Sekjend Komite Nasional Urusan Perempuan mengatakan bahwa kelompok perempuan sangat khawatir bahwa kelompok perempuan kesulitan untuk memberikan asistensi kepada perempuan yang sedang mengalami kekerasan.
Di Cina, kekerasan terhadap perempuan selama periode lock down juga mengkhawatirkan. The gloeandmail.com melaporkan pada tanggal 29 Maret 2020, bahwa di bagian selatan Propinsi Hubei, , Jianli, polisi melaporkan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga meninggal 3 kali lipat pada bulan February, dibandingkan tahun lalu. Seiring dengan laporan tersebut, Pusat Layanan Keluarga dan Komunitas berbasis di Yuanzhong yang memiliki hotline juga melihat ada peningkatan 50 persen kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan.
Pemerintah Spanyol juga melaporkan bahwa layanan helpline melaporkan ada peningkatan 12.4 persen pengaduan pada dua minggu awal pemberlakuan lock down, dan website helpline menunjukkan peningkatan 270 persen jumlah orang yang berkonsultasi (channelnewsasia.com).
Kerentanan perempuan dan anak dalam konteks negara sedang lock down semakin tinggi, juga dilaporkan oleh para aktifis perempuan perdamaian yang tergabung dalam ICAN dari Srilangka, Jordan, Kashmir (India), Maldives dan lainnya.
Perdana Menteri Australia, Scoot Morrison juga mengakui ada lonjakan pencarian bantuan kasus kekerasan domestik di mesin pencari Google selama penghentian layanan non-esensial pemeirntah ayng sedang berlangsung demi mengekang penyebaran Covid 19. Women's Safety sebuah badan amal korban KDRT di negara bagian New South Wales, juga melaporkan lonjakan 40 persen klien selama pandemic corona. Untuk itu, Seperti yang dilaporkan oleh CNN Indonesia pada 29 Maret lalu, Australia mengumumkan peningkatan pendanaan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sebesar hampir US$100 juta (sekitar Rp1 triliun).
Di Indonesia meskipun belum ada laporan yang komprehensif terkai ini, penting untuk menjadi perhatian kita semua bahwa potensi KDRT dalam kondisi pembatasan sosial juga kemungkinan besar terjadi. Ini karena banyak perempuan dan laki-laki di sektor informal kehilangan banyak akses ekonomi, sehingga himpitan ekonomi yang semakin keras juga berpotensi pada peningkatan KDRT. Bukan hanya itu, perubahan locus aktifitas laki-laki dari luar rumah ke dalam rumah juga memerlukan banyak adaptasi, jika gagal maka frustasi akan mungkin dilampiaskan kepada pasangan atau anak-anak.
Ada beberapa hal yang membuat kasus KDRT meningkat selama Pandemic Covid 19 adalah; Pertama, Pergeseran locus aktifitas dari luar rumah ke dalam rumah. Laki-laki terbiasa menghabiskan waktu di luar rumah dan lebih memahami pekerjaan di luar rumah. Maka, kondisi lock down bagi sebagian laki-laki akan menimbulkan frustasi tinggi dan pelampisan paling masuk akal adalah pada anggota keluarga. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah membangun visi bersama hidup bersih dan sehat, dimana semua anggota keluar berpartisipasi dalam mewujudkannya. Misalnya anak-anak diwajibkan membersihkan kamarnya sendiri, laki-laki dewasa bisa melakukan pekerjaan bersih-bersih gudang, rak buku, dan pekarangan, dan sebagainya.
Kedua, akses layanan korban KDRT terbatas. Selama kebijakan lock down, lembaga layanan korban baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil akan mengalami kendala mobilitas. Sehingga respn terhadap kasus-kasus juga akan semakin lambat. Dampaknya,
Ketiga, KDRT dianggap tidak penting dan bukan prioritas saat ini. Menyelamatkan pasien covid 19 atau melakukan pencegahan menjadi prioritas pemerintah dan juga masyarakat. Sehingga ketika ada kasus KDRT terjadi tidak mendapatkan respon yang cepat.
Gerakan Solidaritas, Solidaritas Lintas Identitas
Tidak ada satu negarapun yang tidak panik menghadapi Covid 19. Maka dari itu tidak hanya pemerintah yang melakukan langkah-langkah strategis untuk menghentikan penyebaran dari covid 19, masyarakat sipil dengan berbagai inovasinya juga melakukan perlawanan terhadap covid 19. Di Indonesia sendiri, selain pembentukan Satgas Covid 19 yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, masyarakat sipil juga membentuk Satgas relawan dan kordinasi lintas sektor yang dipakai untuk menggerakan semua elemen bangsa untuk bersama-sama bergerak mengedukasi publik, memberikan bantuan sembako kepada yang memerlukan, memberikan alat pelindung diri (APD) baik ke Rumah Sakit maupun ke masyarakat luas.
Sebut saja AMAN Indonesia, (saya kasih contoh yang saya tahu) untuk merespon situasi saat ini, pengalokasian dana kontigensi yang sudah disetujui oleh pihak donor, bisa membantu ratusan warga kurang mampu yang tinggal di Rumah Susun Sewa di Jemundo Sidoarjo, buruh harian, dan termasuk para trans gender yang kehilangan pekerjaan harian mereka. Menggerakkan 39 Sekolah Perempuan Perdamaian untuk memproduksi masker kain berstandard kesehatan untuk dibagikan ke masyarakat. Ini karena kelangkaan masker terjadi sehingga pengadaan masker kain sangat diperlukan.
Relawan besukan Dr. Kartini Sjahrir, Perempuan Bravo 5 juga secara intensif memberikan asistensi pada RSPAD, RS Kedoya, RS Persahabatan dan RS Muhammadiyah di Pondok Kopi, dengan dukungan Alat Pelindung Diri Masker, Vitamin C, Baju Dalam, buah-buahan, paket makan, roti, air mineral dan sebagainya. Juga ada gerakan ibu-ibu di Lingkar Perempuan Nusantara yang setiap hari membagikan nasi bungkus dan alat bersih ke ojol, tukang buah dan sayur, panti orang tua, dan menyisir orang-orang di gang-gang untuk memastikan bahwa akses makan minimal bisa dipenuhi.
Meskipun tidak seheboh Indonesia, dukungan solidaritas berjalan dengan keterbatasan sumber daya yang ada tetap dilakukan di berbagai negara, dimana jaringan perempuan perdamaian dibawah ICAN beroperasi. Lucy dari Palestina juga menyediakan diri membuka hotline untuk membantu psiko sosial para perempuan yang sedang menghadapi situasi sulit. Terutama antisipasi kejadian KDRT. Humaira dari AFghanistan, dokter perempuan yang saat ini di garda depan untuk penanganan covid 19, dipercaya untuk memimpin gugus tugas covid 19. Tidak pernah lelah menjadi juru bicara membangun sensitifitas di kalangan masyarakat dan juga menghimbau publik agar memberikan perhatian serius ke pada social and physical distancing sebagai upaya menghentikan penyebaran Virus.
Bahkan Robinah Rubimbwa, advokat Resolusi 1325 dari Uganda, melakukan upaya antisipatif penyebaran covid 19 dengan melkakukan edukasi publik secara intensif agar setiap orang paham dan merasa sensitif dengan isu ini. Pemerintah memberikan subsidi makan pada hari Jumat sebagai kompensasi lock down. Padahal banyak sekali perempuan korban perang, perempuan kehilangan suami, dan mereka berjuang menghidupi keluarganya. "Kalau makanan hanya diberikan pada hari Jumat, sisanya 6 hari dapat dari mana? sementara para perempuan ini tidak bisa kerja," tegas Robinah saat konferensi lalu.
Aissa Doumara pemenagn Simone Veil Prize dari Cameroon juga berbenah meskipun belum ada kasus ditemukan di Bamenda, distrik yang dia tinggali, tetapi memastikan bahwa perempuan tidak mengalami beban double ketika penularan merembet ke daerahnya, sementara saat ini masyarakat sedang berbenah karena konflik. Kondisi kekurangan air , makanan dan juga fasilitas kesehatan. Aissa sudah mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pertemuan sosial di luar rumah, hidup bersih, dan selalu menganjurkan cuci tangan.
Tantangan: Interseksi Konflik dan Covid 19
Bagi negara seperti Cameroon, Uganda, Afghanistan, Jordania, Srilanka dan beberapa negara yang pernah atau sedang berkonflik atau sedang terdampak dari konflik, penyebaran Covid 19 membuat situasi masyarakat jauh lebih rentan dari yang biasanya. Jordania yang menerima pengungsi dari Syria terbanyak saat ini yaitu 120,000 yang terkontrsi di Za'atari dan Azraq yang sudah lock down sejak tanggal 21 Maret lalu. "Sangat sepi sekali. Saya tidak mendengar sama sekali suara dari tetangga tenda saya. Diam. Pasar juga kondisinya beda," Kata Ahmad Harb (35 tahun), refugee dari Syiria saat diwanwancara oleh UNHCR. Dia mengatakan bahwa "orang-orang sangat ketakutan karena sesuatu yang baru yang mereka tidak tahu, dan penyakit ini bisa sangat cepat menular" (unhcr.un).
Dari cerita para perempuan di garda depan perdamaian, saya menangkap tantangan yang sangat berat dihadapi dalam situasi Pandemic Covid 19 adalah ketika beririsan dengan situasi konflik atau pasca konflik. Mengapa? Pertama, infrastruktur di daerah konflik dan pasca konflik sangat minim. Masyarakat masih mengalami kemiskinan ekstrem. Pemerintah sedang menata tata kelolah pemerintahan, tidak tersedianya dana yang cukup dan masih fragile nya relasi antar kelompok yang sangat mungkin bersitegang kembali jika ada ketidaksepakatan. Semua ini mendorong kerentanan lebih pada perempuan yang sering harus menanggung beban ganda sebagai care giver dan care taker.
Kedua, membangkitkan sensitifitas bahasa covid 19. Pengalaman konflik dan perang yang terjadi di Cameroon, Uganda, Afhganistan yang setiap hari berhadapan dengan peluru dan bom, justru menimbulkan hilangnya sensitifitas pada mereka. Aissa dari Cameroon merasa kesulitan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya covid 19. Banyak dari mereka bilang " Kami udah lama berkonflik, sehari hari dengar senjata dan bom meledak. kini ada cerita virus. kalau mati mati ajalah". Ini yang mengkhawatirkan karena kemudian masyarakat menganggap enteng penyebaran ini.
Ketiga, konflik mendorong eksodus besar-besaran banyak orang. Konflik syria misalnya mendorong warganya pindah ke Jordan. konsentrasi daerah pengungsian yang sangat padat populasinya dan keterbatasan fasilits sanitasi, air bersih, makanan, dan fasilitas dan tenaga medis, berpotensi besar menyebarkan virus covid 19 secara cepat. Olehkarenanya monitoring dan memperhatikan daerah pengungsian sangat penting, juga pembatasan keluar masuk orang, dan reguler check up sangat penting dilakukan pada pendamping baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
Kesimpulan
Bahwa covid 19 memang menyerang siapa saja tanpa melihat jenis kelamin, status sosial, jenis pekerjaan dan umur. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan penanganan Covid 19 berdampak berbeda pada laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Maka menggunakan kaca mata gender sangaat penting untuk memastikan suara, pikiran dan kebutuhan setiap gender diperhatikan secara lebih detil.
Kelompok sektor informal, khususnya perempuan terbukti banyak terdampak dalam masa covid 19, krena kehilangan pekerjaan, perubahan jam dan jarak kerja, yang menimbulkan beban ganda pada perempuan sektor informal. Perempuan jauh lebih dalam dampaknya karena upah yang lebih rendah, tanpa asuransi, dan apalagi kalau mereka adalah pencari nafkah satu-satunya di keluarganya.
Memperhatikan sektor formal kesehatan, dimana 70 persen angkatan kerjanya adalah perempuan, sangat penting. Terutama melihat kebutuhan kesehatan reproduksi mereka, misalnya suplai produk higienis untuk mentruasi, apalagi selama mereka tidak boleh pulang ke rumah karena fokus penanganan pada pasien Covid 19.
Kekerasan dalam Rumah tangga sudah terbukti meningkat di negara-negara yang sedang melawan Covid 19 seperti China, Spanyol, Australia, India dan yang lainnya, maka pemerintah dalam kondisi pembatasan ini penting mempertimbangkan akses bagi korban KDRT jika mereka membutuhkan layanan medis, hukum dan psiko sosial.
***
Ruby Kholifah
29 Maret 2020 pukul 22.20 waktu Jordania, sebuah video durasi 20 menit diunggah akun bernama @NadeenMadhoun, menceritakan perempuan bernama Eman Al-Khateeb, 36 tahun, telah bercerai dengan suaminya, diusir dari rumah oleh kakak dan ibunya karena tidak kontribusi uang. Dia pergi membawa anak laki-lakinya berusia 13 tahun dari rumahnya. Mantan suami Khateeb hidup di luar negeri dan tidak membayar uang perceraian yang ditentukan oleh pengadilan. Khateeb mengatakan dalam videonya agar perempuan yang mengalami nasib seperti dia harus berani bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. (disarikan dari thenational.ae dan albawaba.com).
Kisah Khateeb bukanlah yang pertama terjadi di Jordania. Surat kabar The National telah melaporkan bahwa pada tahun 2018, ada 11.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan. Pada tahun 2019, ada 20 perempuan dibunuh karena masalah keluarga. Dalam kondisi lock down saat ini, kasus kekerasan domestik akan semakin sulit untuk dijangkau. Salma Al Nemes, Sekjend Komite Nasional Urusan Perempuan mengatakan bahwa kelompok perempuan sangat khawatir bahwa kelompok perempuan kesulitan untuk memberikan asistensi kepada perempuan yang sedang mengalami kekerasan.
Di Cina, kekerasan terhadap perempuan selama periode lock down juga mengkhawatirkan. The gloeandmail.com melaporkan pada tanggal 29 Maret 2020, bahwa di bagian selatan Propinsi Hubei, , Jianli, polisi melaporkan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga meninggal 3 kali lipat pada bulan February, dibandingkan tahun lalu. Seiring dengan laporan tersebut, Pusat Layanan Keluarga dan Komunitas berbasis di Yuanzhong yang memiliki hotline juga melihat ada peningkatan 50 persen kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan.
Pemerintah Spanyol juga melaporkan bahwa layanan helpline melaporkan ada peningkatan 12.4 persen pengaduan pada dua minggu awal pemberlakuan lock down, dan website helpline menunjukkan peningkatan 270 persen jumlah orang yang berkonsultasi (channelnewsasia.com).
Kerentanan perempuan dan anak dalam konteks negara sedang lock down semakin tinggi, juga dilaporkan oleh para aktifis perempuan perdamaian yang tergabung dalam ICAN dari Srilangka, Jordan, Kashmir (India), Maldives dan lainnya.
Perdana Menteri Australia, Scoot Morrison juga mengakui ada lonjakan pencarian bantuan kasus kekerasan domestik di mesin pencari Google selama penghentian layanan non-esensial pemeirntah ayng sedang berlangsung demi mengekang penyebaran Covid 19. Women's Safety sebuah badan amal korban KDRT di negara bagian New South Wales, juga melaporkan lonjakan 40 persen klien selama pandemic corona. Untuk itu, Seperti yang dilaporkan oleh CNN Indonesia pada 29 Maret lalu, Australia mengumumkan peningkatan pendanaan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sebesar hampir US$100 juta (sekitar Rp1 triliun).
Di Indonesia meskipun belum ada laporan yang komprehensif terkai ini, penting untuk menjadi perhatian kita semua bahwa potensi KDRT dalam kondisi pembatasan sosial juga kemungkinan besar terjadi. Ini karena banyak perempuan dan laki-laki di sektor informal kehilangan banyak akses ekonomi, sehingga himpitan ekonomi yang semakin keras juga berpotensi pada peningkatan KDRT. Bukan hanya itu, perubahan locus aktifitas laki-laki dari luar rumah ke dalam rumah juga memerlukan banyak adaptasi, jika gagal maka frustasi akan mungkin dilampiaskan kepada pasangan atau anak-anak.
Ada beberapa hal yang membuat kasus KDRT meningkat selama Pandemic Covid 19 adalah; Pertama, Pergeseran locus aktifitas dari luar rumah ke dalam rumah. Laki-laki terbiasa menghabiskan waktu di luar rumah dan lebih memahami pekerjaan di luar rumah. Maka, kondisi lock down bagi sebagian laki-laki akan menimbulkan frustasi tinggi dan pelampisan paling masuk akal adalah pada anggota keluarga. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah membangun visi bersama hidup bersih dan sehat, dimana semua anggota keluar berpartisipasi dalam mewujudkannya. Misalnya anak-anak diwajibkan membersihkan kamarnya sendiri, laki-laki dewasa bisa melakukan pekerjaan bersih-bersih gudang, rak buku, dan pekarangan, dan sebagainya.
Kedua, akses layanan korban KDRT terbatas. Selama kebijakan lock down, lembaga layanan korban baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil akan mengalami kendala mobilitas. Sehingga respn terhadap kasus-kasus juga akan semakin lambat. Dampaknya,
Ketiga, KDRT dianggap tidak penting dan bukan prioritas saat ini. Menyelamatkan pasien covid 19 atau melakukan pencegahan menjadi prioritas pemerintah dan juga masyarakat. Sehingga ketika ada kasus KDRT terjadi tidak mendapatkan respon yang cepat.
Gerakan Solidaritas, Solidaritas Lintas Identitas
Tidak ada satu negarapun yang tidak panik menghadapi Covid 19. Maka dari itu tidak hanya pemerintah yang melakukan langkah-langkah strategis untuk menghentikan penyebaran dari covid 19, masyarakat sipil dengan berbagai inovasinya juga melakukan perlawanan terhadap covid 19. Di Indonesia sendiri, selain pembentukan Satgas Covid 19 yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, masyarakat sipil juga membentuk Satgas relawan dan kordinasi lintas sektor yang dipakai untuk menggerakan semua elemen bangsa untuk bersama-sama bergerak mengedukasi publik, memberikan bantuan sembako kepada yang memerlukan, memberikan alat pelindung diri (APD) baik ke Rumah Sakit maupun ke masyarakat luas.
Sebut saja AMAN Indonesia, (saya kasih contoh yang saya tahu) untuk merespon situasi saat ini, pengalokasian dana kontigensi yang sudah disetujui oleh pihak donor, bisa membantu ratusan warga kurang mampu yang tinggal di Rumah Susun Sewa di Jemundo Sidoarjo, buruh harian, dan termasuk para trans gender yang kehilangan pekerjaan harian mereka. Menggerakkan 39 Sekolah Perempuan Perdamaian untuk memproduksi masker kain berstandard kesehatan untuk dibagikan ke masyarakat. Ini karena kelangkaan masker terjadi sehingga pengadaan masker kain sangat diperlukan.
Relawan besukan Dr. Kartini Sjahrir, Perempuan Bravo 5 juga secara intensif memberikan asistensi pada RSPAD, RS Kedoya, RS Persahabatan dan RS Muhammadiyah di Pondok Kopi, dengan dukungan Alat Pelindung Diri Masker, Vitamin C, Baju Dalam, buah-buahan, paket makan, roti, air mineral dan sebagainya. Juga ada gerakan ibu-ibu di Lingkar Perempuan Nusantara yang setiap hari membagikan nasi bungkus dan alat bersih ke ojol, tukang buah dan sayur, panti orang tua, dan menyisir orang-orang di gang-gang untuk memastikan bahwa akses makan minimal bisa dipenuhi.
Meskipun tidak seheboh Indonesia, dukungan solidaritas berjalan dengan keterbatasan sumber daya yang ada tetap dilakukan di berbagai negara, dimana jaringan perempuan perdamaian dibawah ICAN beroperasi. Lucy dari Palestina juga menyediakan diri membuka hotline untuk membantu psiko sosial para perempuan yang sedang menghadapi situasi sulit. Terutama antisipasi kejadian KDRT. Humaira dari AFghanistan, dokter perempuan yang saat ini di garda depan untuk penanganan covid 19, dipercaya untuk memimpin gugus tugas covid 19. Tidak pernah lelah menjadi juru bicara membangun sensitifitas di kalangan masyarakat dan juga menghimbau publik agar memberikan perhatian serius ke pada social and physical distancing sebagai upaya menghentikan penyebaran Virus.
Bahkan Robinah Rubimbwa, advokat Resolusi 1325 dari Uganda, melakukan upaya antisipatif penyebaran covid 19 dengan melkakukan edukasi publik secara intensif agar setiap orang paham dan merasa sensitif dengan isu ini. Pemerintah memberikan subsidi makan pada hari Jumat sebagai kompensasi lock down. Padahal banyak sekali perempuan korban perang, perempuan kehilangan suami, dan mereka berjuang menghidupi keluarganya. "Kalau makanan hanya diberikan pada hari Jumat, sisanya 6 hari dapat dari mana? sementara para perempuan ini tidak bisa kerja," tegas Robinah saat konferensi lalu.
Aissa Doumara pemenagn Simone Veil Prize dari Cameroon juga berbenah meskipun belum ada kasus ditemukan di Bamenda, distrik yang dia tinggali, tetapi memastikan bahwa perempuan tidak mengalami beban double ketika penularan merembet ke daerahnya, sementara saat ini masyarakat sedang berbenah karena konflik. Kondisi kekurangan air , makanan dan juga fasilitas kesehatan. Aissa sudah mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pertemuan sosial di luar rumah, hidup bersih, dan selalu menganjurkan cuci tangan.
Tantangan: Interseksi Konflik dan Covid 19
Bagi negara seperti Cameroon, Uganda, Afghanistan, Jordania, Srilanka dan beberapa negara yang pernah atau sedang berkonflik atau sedang terdampak dari konflik, penyebaran Covid 19 membuat situasi masyarakat jauh lebih rentan dari yang biasanya. Jordania yang menerima pengungsi dari Syria terbanyak saat ini yaitu 120,000 yang terkontrsi di Za'atari dan Azraq yang sudah lock down sejak tanggal 21 Maret lalu. "Sangat sepi sekali. Saya tidak mendengar sama sekali suara dari tetangga tenda saya. Diam. Pasar juga kondisinya beda," Kata Ahmad Harb (35 tahun), refugee dari Syiria saat diwanwancara oleh UNHCR. Dia mengatakan bahwa "orang-orang sangat ketakutan karena sesuatu yang baru yang mereka tidak tahu, dan penyakit ini bisa sangat cepat menular" (unhcr.un).
Dari cerita para perempuan di garda depan perdamaian, saya menangkap tantangan yang sangat berat dihadapi dalam situasi Pandemic Covid 19 adalah ketika beririsan dengan situasi konflik atau pasca konflik. Mengapa? Pertama, infrastruktur di daerah konflik dan pasca konflik sangat minim. Masyarakat masih mengalami kemiskinan ekstrem. Pemerintah sedang menata tata kelolah pemerintahan, tidak tersedianya dana yang cukup dan masih fragile nya relasi antar kelompok yang sangat mungkin bersitegang kembali jika ada ketidaksepakatan. Semua ini mendorong kerentanan lebih pada perempuan yang sering harus menanggung beban ganda sebagai care giver dan care taker.
Kedua, membangkitkan sensitifitas bahasa covid 19. Pengalaman konflik dan perang yang terjadi di Cameroon, Uganda, Afhganistan yang setiap hari berhadapan dengan peluru dan bom, justru menimbulkan hilangnya sensitifitas pada mereka. Aissa dari Cameroon merasa kesulitan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya covid 19. Banyak dari mereka bilang " Kami udah lama berkonflik, sehari hari dengar senjata dan bom meledak. kini ada cerita virus. kalau mati mati ajalah". Ini yang mengkhawatirkan karena kemudian masyarakat menganggap enteng penyebaran ini.
Ketiga, konflik mendorong eksodus besar-besaran banyak orang. Konflik syria misalnya mendorong warganya pindah ke Jordan. konsentrasi daerah pengungsian yang sangat padat populasinya dan keterbatasan fasilits sanitasi, air bersih, makanan, dan fasilitas dan tenaga medis, berpotensi besar menyebarkan virus covid 19 secara cepat. Olehkarenanya monitoring dan memperhatikan daerah pengungsian sangat penting, juga pembatasan keluar masuk orang, dan reguler check up sangat penting dilakukan pada pendamping baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
Kesimpulan
Bahwa covid 19 memang menyerang siapa saja tanpa melihat jenis kelamin, status sosial, jenis pekerjaan dan umur. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan penanganan Covid 19 berdampak berbeda pada laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Maka menggunakan kaca mata gender sangaat penting untuk memastikan suara, pikiran dan kebutuhan setiap gender diperhatikan secara lebih detil.
Kelompok sektor informal, khususnya perempuan terbukti banyak terdampak dalam masa covid 19, krena kehilangan pekerjaan, perubahan jam dan jarak kerja, yang menimbulkan beban ganda pada perempuan sektor informal. Perempuan jauh lebih dalam dampaknya karena upah yang lebih rendah, tanpa asuransi, dan apalagi kalau mereka adalah pencari nafkah satu-satunya di keluarganya.
Memperhatikan sektor formal kesehatan, dimana 70 persen angkatan kerjanya adalah perempuan, sangat penting. Terutama melihat kebutuhan kesehatan reproduksi mereka, misalnya suplai produk higienis untuk mentruasi, apalagi selama mereka tidak boleh pulang ke rumah karena fokus penanganan pada pasien Covid 19.
Kekerasan dalam Rumah tangga sudah terbukti meningkat di negara-negara yang sedang melawan Covid 19 seperti China, Spanyol, Australia, India dan yang lainnya, maka pemerintah dalam kondisi pembatasan ini penting mempertimbangkan akses bagi korban KDRT jika mereka membutuhkan layanan medis, hukum dan psiko sosial.
***
Ruby Kholifah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar