Minggu, 30 Juli 2017

HASIL PERTEMUAN REGIONAL PENANGANAN TERORISME

Pokok Pokok press Briefing Menko Polhukam tentang Hasil 

Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism: Enhancing Domestic and Collective Responses.
Manado, 29 July 2017


1. Pada hari ini, tanggal 29 Juli 2017, di Manado, Sulawesi Utara, kami baru saja menyelesaikan Pertemuan Sub-Kawasan terkait Kerja sama Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters dan Terorisme Lintas Negara, bersama dengan Para Menteri dan Pejabat Tinggi dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Selandia Baru.
2. Pertemuan kali ini, diselenggarakan sebagai tindak lanjut Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme dan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Penanggulangan Pendanaan Teroris yang telah berlangsung sebelumnya pada bulan Agustus 2016, di Bali, Indonesia.
3. Pertemuan ini juga merupakan respons atas perkembangan situasi dan ancaman keamanan di kawasan maupun internasional yang disebabkan oleh pergerakan Foreign Terrorist Fighters dan Terorisme Lintas Negara. 

Sabtu, 15 Juli 2017

TUJUH ALASAN MENGAPA PERPU NO.2 TAHUN 2017 PERLU DIDUKUNG


Oleh Ruby Kholifah (AMAN Indonesia)

Sejak dikeluarkannya Perpu No. 2 tahun 2017 yang difokuskan pada organisasi massa anti Pancasila oleh Presiden Joko Widodo, pro dan kontra mewarnai media sosial kita. Hampir setiap group di WA memposting tulisan pendek berupa analisis tentang keberadaan Perpu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk memudahkan mengingat, maka Perpu ini kemudian secara singkat dikenal dengan Perpu Ormas Anti Pancasila. Konteks lahirnya Perpu yaitu kegentingan nasional akan berkembangnya paham radikalisme yang justru disebarluaskan oleh sejumlah ormas. Jadi secara sederhana Perpu ini ditujukan untuk mempertahankan rumah kita bernama Indonesia dimana segala keberagaman diakui dan dilindungi. 

Tentu saja tidak ada penyelenggara negara yang sempurna, juga tidak ada sebuah regulasi tanpa kelemahan yang membuka celah tafsir liar. Olehkarenanya tugas kita semua adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perpu ini agar tidak ditafsirkan “ngawur” oleh oknum-oknum tertentu.  Dalam konteks negara yang membutuhkan kesolidan dalam menyikapi gerakan radikalisme, maka sangat strategis kalau masukan atau kritis terhadap kekurangan Perpu disampaikan dengan tujuan konstruktif. Meminjam Istilah Prof Sulis Irianto, bahwa jangan sampai kritik berlebihan yang menghajar pemerintah justru sampai membakar rumah kita bersama, Indonesia.

Ada tujuh hal yang perlu saya sampaikan ke publik mengapa Perpu ini penting untuk didukung. 

Selasa, 13 Juni 2017

PENANGANAN RADIKALISME DI AUSTRALIA: SEBUAH REFLEKSI



(Refleksi Kecil Hasil Perjalanan Kunjungan Tingkat Tinggi ke Australia) 

Tulisan pendek ini merupakan hasil renungan selama menjadi bagian dari sebuah Kunjungan Tingkat Tinggi yang diselenggarakan oleh Kedutaan Australian untuk pemerintah dan CSO Indonesia. Sejumlah delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil melakukan Kunjungan Tingkat Tinggi di Australian pada tanggal 27 Mei sampai 3 Juni 2017. Hadir dalam KTT tersebut adalah perwakilan dari Kantor Sekretariat Presiden, Kementerian Poliitk Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Bappenas, BNPT, Dirjend LAPAS, Kepolisian Republik Indonesia, PPIM UIN, Wahid Foundation dan AMAN Indonesia. Tujuan kunjungan ini secara umum adalah mempelajari kebijakan dan program penanganan terorisme dan radikalisme di Australia dari kaca mata pemerintah Australia dan masyarakat sipil yang bekerjasama menjalankan program pencegahan radikalisme.